Wujudkan Pilkada Aman, Tertib dan Berintegritas, Forkopimcam Betung Gelar Deklarasi Damai Pilkada 2024
BANYUASIN, LS – Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melaksanakan Deklarasi Pemilihan Umum (Pemilu) Damai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2024 dalam mewujudkan Pilkada yang Aman, Tertib dan Berintegritas.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Betung, Senin (30/9/2024) pagi ini dihadiri Camat Betung, Kapolsek Betung, Danramil Betung, Panwaslu, PPK, perwakilan pengurus partai politik, dan Kepala Desa dalam Kecamatan Betung.
Dalam deklarasi tersebut, partai politik pengusul, peserta kampanye dan para pendukung berjanji untuk mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib dan damai, berintegritas, tanpa hoax, tanpa politisisasai sara dan tanpa politik uang. Serta melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
“Mari kita ciptakan Pemilu 2024 ini, agar berjalan aman, tertib dan berintegritas. Baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan, maupun pemilihan bupati dan wakil bupati Banyuasin,” ujar Plt Camat Betung Dino Suryadinata SH.
Dino juga mengingatkan kepada Kepala Desa dan perangkat serta Lurah dan stafnya untuk tidak berpihak kepada salah satu kandidat. “Saya mengingatkan agar Kepala desa dan perangkat, Lurah, serta ASN di Kecamatan Betung untuk tetap netral. Jika terjadi, maka akan kita tindak tegas,” tutupnya.
Kapolsek Betung Iptu Yuli Mishardi SH menambahkan, pemilu tahun 2024 adalah salah satu pilar dari pesta demokrasi yang wajib dilaksanakan untuk memilih dan menentukan figur dan pemimpin daerah untuk lima tahun yang akan datang.
Oleh karena itu, dirinya mengingatkan kepada semua elemen agar tetap menjaga tahapan pesta demokrasi ini tetap berjalan aman, damai dan sejuk. “Kita berharap Pilkada di Banyuasin khususnya di wilayah Kecamatan Betung Aman, Damai dan Sejuk,” harapnya.
Sementara, Ketua Panwascam Betung Malyadi SH MSi sangat mendukung atas point yang disampaikan dalam deklarasi damai tersebut. “Sesuai dengan deklarasi damai itu, pihak kami sangat mengapresiasi atas keinginan kepala desa anti terhadap politik uang, karena hal itu jelas jelas dilarang,” ujarnya.
Terkait dengan ditemukannya pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada nantinya, Malyadi menjelaskan ada divisi penindakan pelanggaran yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Kalau memang ada temuan atau laporan dilapangan, kami akan tegak lurus dengan Bawaslu kabupaten untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (les)